Ads (728x90)

SURABAYA(Media Bidik) – Anggota DPRD Surabaya menyoroti tentang penyalahgunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dengan sengaja dijual belikan oleh pemiliknya. Pasalnya banyak rusun di Surabaya yang sudah tidak lagi ditempati oleh pemiliknya melainkan orang lain.     

Hal tersebut diungkapkan Khusnul Khotimah selaku anggota Komisi D DPRD kota Surabaya meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengkontrol dan menata penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) terutama dikawasan tanah merah. Pasalnya banyak penghuni nakal dengan sengaja menjual belikan tempat tersebut.

" Kami minta Pemkot untuk mengkontrol serta mendata ulang, siapa yang layak menghuni rusun," kata Khusnul Khotimah,Kamis(19/2).   

Adanya para penghuni nakal rusun juga diakui Kepala Dinas Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Rahayu, saat ini pemkot terus mengupayakan kontroling dan pengawasan terhadap penghuni Rusunawa di Surabaya. Terutama setelah kebijakan pemkot yang meniadakan batas maksimal warga Surabaya bisa menghuni Rusunawa yang disediakan.

"Memang aturan batas maksimal menghuni rusun itu dihapus, tapi kami terus melakukan kontrol pada para penghuni rusun. Setiap tiga bulan sekali kita lakukan pemeriksaan," kata Maria.

Menurut Maria, pemeriksanaan itu dilakukan dengan cara mencocokkan data yang dimiliki pemkot dengan operasi langsung ke unit rusun secara langsung. Selain itu, di setiap rusun juga ditempeli foto penghuni asli unit rusun sesuai dengan yang terdata oleh pemkot. 

"Jika ketika diperiksa tidak cocok, maka penghuni langsung dikeluarkan dari unit tersebut," tegasnya.
Dari pemeriksanaan tersebut, pemkot menemukan dua penghuni nakal. "Sejauh ini kami mendapatkan temuan di Tanah Merah, ada dua penghuni di sana yang ternyata bukan penghuni yang sebenarnya, di sana kami langsung menindak," tegasnya.

Lebih lanjut, memang isu tentang jual beli rusun itu sudah mencuat sejak lama. Cara ini dianggap pemkot sebagai langkah yang tepat untuk mencari penghuni-penghuni nakal. Meski begitu, ia mengelak bahwa penghapusan aturan batas maksimal menjadi sebab semakin merebaknya kasus jual beli rusun tersebut. Justru dengan penghapusan batas maksimal itu, pemkot semakin gencar melakukan kontrol. 

Salah satunya, dalam pemeriksaan tiga bulan itu, juga diperiksa kondisi keuangan dan ekonomi penghuni rusun. Jika memang dinilai sudah tidak layak menghuni rusun, maka mereka akan diarahkan untuk keluar dan diganti dengan penghuni yang lebih layak. Sebab, ia pun mengakui bahwa kebutuhan dan permintaan rusun di Surabaya sangat besar.

"Antrian rusun dari warga umum itu saja sudah 2.062, tapi kan kita memang memprioritaskan untuk warga yang kena gusur, kena bencana, dan sejenisnya," katanya.

Untuk itu, pihaknya tahun ini akan segera menambah tiga rusun baru, yaitu di Keputih, Dukuh Kupang, dan juga di Tambaksari. Masing-masing rusun tersebut akan dibuat enam blok sehingga diharapkan bisa menjawab kebutuhan hunian murah di Surabaya. (Topan)