Skip to main content

Pemkot Surabaya Takut Tindak Tegas Karaoke Oase

SURABAYA(Media Bidik) – Walaupun sudah dikeluarkannya Perda No 23 Tahun 2012 tentang Pariwisata, namun masih banyak pengusaha RHU nakal, melanggar Perda tersebut. Diterbitkannya Perda tersebut, bertujuan agar seluruh pengusaha Rekreasi Hiburan Umum(RHU) mematuhi segala aturan perijinan yang ada dalam Perda tersebut, diantaranya ijin IMB, UKL-UPL, HO dan TDUP, mandulnya perda tersbut di duga ada oknum pejabat atau SKPD yang bermain hanya untuk kepentingan pribadi.

Walaupun sudah beroperasi sejak tahun 2012 hingga sekarang, karaoke Oase yan berlokasi di Ruko HR Muhamad BI A/38-41 Surabaya. Ternyata belum mengantongi ijin sama sekali, baik ijin IMB, UKL-UPL, HO dan TDUP, anehnya tidak ada tindakan sama sekali dari Pemkot Surabaya khususnya BLH, Disparta dan Satpol PP kota Surabaya selaku penegak Perda kota Surabaya, sekaligus ketua team RHU Kota Surabaya, mereka terkesan tutup mata dan saling lempar tanggung jawab terkait masalah tersebut.

Seperti yang diungkapkan Fauzi M yos Kabid Perijinan RHU Dinas Pariwisata kota Surabaya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu terkait masalah tersebut mengatakan,"Cek dulu sana ke bagian IMB dan HO, karena karaoke Oase belum ada ijin TDUP(Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dari kita,"kilahnya

Dilain tempat saat media ini konfirmasi ke Kasatpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan,"Kita pernah sekali merazia tempat tersebut, dan berkas BAPnya sudah kita serahkan ke Dinas Pariwisata, apabila sampai sekarang belum ada ijinnya kenapa Dinas Pariwisata tidak mengirimkan surat bantuan penertiban(Bantib) ke kita,"terangnya

Sementara itu Wiwik Widayati Kepala Dinas Cipta Karya saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Selasa(17/2) kemarin melalui ponselnya mengatakan,"Coba akan kita cek dulu mas,"ucapnya singkat sembari mengahkiri pembicaraan.

Sedangkan Novi Dirmansyah Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan BLH kota Surabaya saat dikonfirmasi via ponselnya, Rabu(18/2) tidak bersedia menerima panggilan dan hanya menjawab via SMS,"Saya rapat bos,nuwun," ucapnya.

Tidak  beraninya Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Satpol PP, BLH, DCKTR dan Disparta kota Surabaya, dalam menindak tegas pengusaha RHU nakal sesuai dengan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Pariwisata, salah satunya karaoke Oase  yang jelas-jelas tidak berijin, membuat tanda tanya besar? Siapakah beking atau oknum yang ada di belakang Karaoke Oase. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni