Skip to main content

Pers Harus Kembali Tegakkan Pilar Keempat Demokrasi

SURABAYA(Media Bidik) - Dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke 69 yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menghimbau kepada seluruh insan Pers harus kembali menegakkan pilar keempat demokrasi setelah eskekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.

            Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menerima Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim di Ruang Kerja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (29/1).

            Ia mengatakan, dalam Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini perlu ada forum diskusi untuk menegakkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. "Diskusi perlu dilakukan pada pelaku pers untuk menegakkan pers sebagai pilar keempat demokrasi," ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

            Sementara itu, Pakde Karwo mendukung pelaksanaan HPN Provinsi Jatim Tahun 2015 yang rencana resepsi kegiatannya akan dilaksanakan tanggal 26 Maret 2015 di Gedung Negara Grahadi.

            Pada kesempatan itu, Ketua PWI Jatim Ahmad Munir mengatakan, Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2015 akan dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan. Antara lain Ziarah ke Makam Tokoh Pers dr. Soetomo dan WR Supratman, Seminar bertema "Jatim Jadi Andalan Utama Minyak Gas Indonesia Masa Depan" dengan Gubernur Jatim sebagai Keynote Speaker, Bhakti Sosial di Kabupaten Lamongan, Donor Darah di Kantor PWI Jatim, Lomba Karaoke di Diva Karaoke Maspion Group, Lomba Foto dan Karya Tulis Jurnalistik Prapanca PWI Jatim, Anugerah SIWO, dan Resepsi HPN Provinsi Jatim Tahun 2015.

           Munir juga menjelaskan, pada Resepsi HPN Provinsi Jatim Tahun 2015 ini akan diserahkan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam dunia pers dan ditayangkan live selama dua jam. (Den)
            

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni