Skip to main content

Pedagang Tentang Rencana Soft Opening Pasar Turi

SURABAYA(Media Bidik) - Rencana investor pembangunan pasar turi PT. Gala Bumi Perkasa (GBP) menggelar soft opening pada hari Minggu (18/1/2015) ditentang oleh para pedagang. Alasannya, bangunan sembilan lantai tersebut belum layak ditempati.

"Semua orang tahu bahwa stand dipasar turi belum selesai dan belum layak ditempati," ujar Ketua Kelompok Pedagang Pasar Turi, H. Syukur, Kamis (15/1/2015).

Sebagai bentuk protes terhadap investor, pedagang tidak mau masuk ke dalam Pasar Turi.  Mereka memutuskan akan tetap bertahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Buat apa masuk ke dalam kalau sarana dan pra sarana tidak memadahi," ketusnya.

Sementara terkait rencana pembongkaran TPS, Syukur mengaku dirinya bersama para pedaganag lainnya telah menyampaikan ke Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut dia, pedagang saat sedang resah begitu mendengar rencana pembongkaran TPS.

"TPS selama ini dijadikan pedagang sebagai tempat berjualan. Kalau mau dibongkar, terus kita mau diminta berjualan dimana?," kata Syukur dengan nada tinggi.

Asisten II bidang pembangunan dan ekonomi M Taswin mengatakan, pembongkaran baru bisa dilaksanakan ketika seluruh pedagang sudah masuk semua ke Pasar Turi. Menurutnya, pihaknya dalam hal ini Disperindag Kota Surabaya  sudah melakukan pendataan di lapangan beberapa waktu lalu.

Tujuannya untuk mendata berapa banyak pedagang yang masih bertahan di TPS dan pedagang yang belum masuk ke Pasar Turi. "Hingga sekarang masih banyak pedagang yang bertahan di TPS. Tentu saja kami belum bisa melaksanakan pembongkaran TPS," bebernya.

Agar pembongkaran bisa berjalan lancar, pihaknya akan mengajukan persetujuan penghapusan aset pada DPRD Surabaya. Sebab, pembangunan TPS waktu itu menggunakan dana APBD.(Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni