Ads (728x90)



SURABAYA (Media Bidik) - DPRD Kota Surabaya melaunching program panggung aspirasi. Program ini sebagai media untuk mensosialisasikan semua kinerja anggota dewan. Hanya saja, program yang diresmikan Senin (29/12) di ruang Badan Musyawarah (Banmus) disinyalir akan memicu konflik di setiap fraksi di lingkungan DPRD Surabaya.

Pemicunya masing-masing fraksi akan berlomba-lomba akan membuat citra positif. Hal ini diungkapkan oleh anggota dewan asal Fraksi PKS Ahmad Suyanto. Progam ini bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi lokal di Surabaya, dan akan tayang setiap Jumat malam mulai Januari mendatang.

"Kalau saya usul, jika memang program ini nanti mengharuskan setiap anggota dewan tampil  memaparkan kinerjanya secara bergantian setiap episode, maka jangan diurut berdasarkan fraksi supaya tidak akan memperuncing fraksi-frkasi," kata Suyanto. Senin (29/12)

Usulan anggota Komisi C ini sangat beralasan. Sebab, Ketua DPRD Surabaya Armuji menginginkan 50 anggota dewan wajib mensosialisasikan segala aktifitas kedewanannya berdasarkan urutan fraksi. Artinya, setiap episode ada anggota dewan dari fraksi tertentu yang didelegasikan berdasarkan penunjukan dari ketua fraksi.

"Saya lebih suka kalau diurut sesuai dengan komisi, karena komisilah yang memiliki agenda kerja, bukan partai atau fraksi," ucapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Armuji menjelaskan kemunculan panggung aspirasi merupakan media sosialisasi kegiatan dewan kepada masyarakat. Jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki media berupa majalah untuk memaparkan semua kebijakannya, maka wakil rakyat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso mempunyai program panggung aspirasi yang akan disiarkan di televisi lokal setiap minggu sejak awal tahun 2015.

"Jadi spiritnya hanya untuk sosialisasi kepada masyarakat, bukan untuk membuat konflik antar fraksi," terangnya.

Politisi senior PDI Perjuangan ini menambahkan, setiap episode akan membahas tema-tema aktual yang menjadi fokus kerja DPRD Surabaya. Seperti rancangan peraturan daerah (rancangan) peraturan daerah (perda) minuma beralkohol yang sampai saat ini masih belum usai dibahas.

Selain untuk media sosialisasi, pria yang sudah menjabat sebagai wakil rakyat yang keempat kalinya ini menginginkan agar program ini menjadi wahana bagi anggota dewan unjuk diri kepada masyarakat. "Jadi supaya mereka terlatik bisa menyampaikan segala sesuatu di luar sidang atau hearing," tambahnya.

Wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha memandang perlu membahas tema yang akan dibahas. Dia mengusulkan agar pembahsan tema menjadi wewenang badan musyawarah. Hal ini supaya setiap anggota dewan memiliki kesiapan mengulas secara detail topik yang akan dipaparkan kepada masyarakat.

"Jadi temanya yang bagus-bagus saja, kita godok bersama-sama sebulan sebelumnya sehingga tahu apa yang harus disampaikan," pungkasnya.(pan)