Pemkot Kaji Usulan Kenaikan Tiket Masuk KBS

SURABAYA (Media Bidik) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengkaji usulan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) agar tarif tiket masuk ke KBS menjadi Rp25.000 dari tarif yang berlaku saat ini Rp15.000. Nantinya, pemkot akan menggelar pertemuan yang melibatkan Badan Pengawas (Bawas) KBS untuk membicarakan usulan itu.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, pihaknya akan menanyakan ke Bawas PDTS KBS, alasan apa saja yang menjadi pertimbangan sehingga tarif tiket masuk ke kebun binatang kebanggaan warga Surabaya ini harus naik. Soal tarif tiket harus dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, ini terkait dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses hiburan di KBS. Apalagi, KBS merupakan wahana yang harus bisa dijangkau semua lapisan masyarakat. "Yang pasti, KBS itu sarana hiburan yang harus terjangkau oleh warga. Sedapat mungkin kami akan minimalkan kenaikan harga tiket," katanya.

Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap, PDTS KBS tidak melulu mengandalkan tiket masuk untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Sebab, masih ada sumber-sumber pendapatan lain yang bisa digali dan memiliki potensi yang tinggi. Diantaranya, mengoptimalkan kerjasama dengan pengusaha dalam pemasangan iklan seperti reklame dan banner. Jika kerjasama ini bisa maksimal dan pemasangan reklame di KBS ini cukup besar, tidak menutup kemungkinan kenaikan harga tiket KBS bisa ditekan lebih rendah. "Kami akan coba bicarakan dulu dan kami akan hitung-hitungan dulu," tandas Hendro.(Topan)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog