Skip to main content

Pelantikan Anggota DPRD Baru Akan Digelar Pada Tanggal 24 Agustus



SURABAYA (Media Bidik) - Pelantikan anggota DPRD Surabaya baru untuk masa bakti 2014-2019 dipastikan digelar pada tanggal 24 Agustus. Meskipun pada tanggal tersebut, bertepatan dengan hari Minggu dan gladi bersihpun dilakukan pasca sidang paripurna.

"Pelantikan anggota dewan baru tetap dilakukan tanggal 24. Meskipun itu pada hari libur," terang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya, M. Afghani, Senin (11/8).

Menurut Afghani pelantikan anggota dewan baru sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim. Rencanannya pelantikan bakal dilangsungkan pada pukul 15.00 WIB. Dengan demikian pelantikan tidak boleh digelar melebihi tanggal 24.

"Kalau melebihi tanggal 24 berarti sudah purna tugas untuk dewan yang lama," ungkapnya.

Sementara untuk persiapan di DPRD Surabaya, Afghani mengaku seara internal sudah menggelar koordinasi. Saat ini tinggal melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya, baik dengan bagian umum maupun protokoler.

"Untuk gladi bersih, akan dilakukan pada hari Jumat atau setelah rapat paripurna," ungkap pejabat asal Pacitan ini.

Sedangkan untuk rencana pengembalian Mobil Dinas (Mobdin), sesuai edaran yang diterbitkan sebelumnya diberi deadline (batas waktu) hingga satu bulan usai masa bakti anggota dewan berakhir.

Namun jika sampai waktu yang ditentukan masih ada anggota legistif yang belum mengembalikan, pihaknya siap melakukan pengambilan secara paksa. "Sampai sekarang baru tiga anggota dewan yang sudah mengembalikan," pungkasnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni