Skip to main content

Ketua FPI Yogyakarta di Jemput Paksa dan Ditahan



Yogyakarta - Setelah berlangsung alot, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhirnya berhasil menggelandang Ketua Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta-Jawa Tengah Bambang Tedi ke markas polisi. Bambang ditangkap Rabu 6 Agustus 2014 terkait kasus jual beli tanah senilai Rp 11,5 miliar.

Polisi sebelumnya telah memanggil Bambang dua kali. Tapi karena panggilan itu tidak diindahkan, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kokot Indarto, polisi akhirnya menjemput paksa Bambang.

"Kita pakai surat perintah membawa dan menahan tersangka," ujar Kokot di Mapolda DIY, Yogyakarta, Kamis (7/8/2014). Jemput paksa sempat berlangsung alot, karena Bambang mengaku sakit. Tapi polisi tak percaya begitu saja. Kesehatan Bambang kemudian diperiksa, dan ternyata dinyatakan sehat.  

"Mengaku sakit dia. Sakitnya ya pegal-pegal, pegal linu hehehe..." ujar Kokot. Menurut Kokot, seharusnya tersangka sudah ditangkap sebelum Lebaran, tapi karena bertepatan dengan masa Pilpres dan puasa, Polda akhirnya memundurkan waktu.

Terhitung sejak tadi malam, Bambang telah "menginap" di tahanan Polda DIY. Untuk kepentingan pemeriksaan, Polda akan menahannya selama 20 hari ke depan. "Jam 10 malam sudah kita tahan. Nanti selama 20 hari ke depan," ujar Kokot.

Menurut Kokot, Bambang ditahan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Juga untuk memudahkan pemeriksaan tersangka dan mempelancar kasus yang melibatkan ketua FPI itu.

"Penyidik khawatir tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Demi kepentingan pemeriksaan, maka tersangka dilakukan penahanan," ujar Kokot.

Hingga saat ini Poda telah memeriksa 28 orang terkait kasus jual beli tanah yang melibatkan ketua FPI tersebut. Kokot menyebut kasus yang melibatkan tersangka Bambang Tedi ini merupakan kasus mafia tanah yang ada di Sleman.

"Melibatkan makelar tanah. Laporannya sejak April 2014.  Konstruksi pasalnya, ada pasal penggelapan, penipuan pemalsuan. Kita akan lihat juga pencucian uang. Saksi dan barang bukti yang ditemukan sesuai pasal 184 KUHP," demi Kokot. (lip6.com)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni