Skip to main content

DPC PDIP Restui Armudji Jadi Ketua DPRD Surabaya



SURABAYA (MB) - Setelah sempat beredar sejumlah nama kader PDIP Surabaya untuk menjadi kandidat kuat menduduki posisi puncak di DPRD Surabaya, bahkan sempat beredar kabar bahwa kondisi intern DPC PDIP Surabaya mulai memanas karena terjadi tarik ulur, kini mulai mengerucut kepada satu nama yakni Ir Armudji yang saat ini sedang duduk sebagai wakil ketua DPRD Surabaya menggantikan Wisnu Sakti Buana yang kini menjabat sebagai Wawalikota Surabaya.

Hasil rapat intern DPC PDIP Surabaya akhirnya sepakat akan mengusung nama Ir Armudji untuk menduduki posisi Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019. Dengan demikian pupus sudah harapan sejumlah nama kandidat yang diperkirakan akan menjadi pesaing salah satu anggota dewan asal FPDIP terlama ini (4 periode-red).

Menurut keterangan narasumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebut bahwa hasil rapat intern DPC PDIP Surabaya terkait siapa yang layak untuk menduduki posisi Ketua DPRD Surabaya telah menyimpulkan bahwa nama Armudji meraup suara terbanyak dalam hasil voting.

"Saya memang datang terlambat, namun saya diberitahu kawan sesama ketua PAC bahwa pak Armudji berhasil unggul dalam voting suara dalam bursa calon Ketua DPRD Surabaya asal FPDIP, kalau tidak salah nama kandidat yang masuk dalam bursa ada Armudji, Adi Sutarwijono, Agustin Poliana dan Saifudin Zuhri," jelasnya Kamis (7/814)

Rupanya kabar ini juga di sambut baik oleh sejumlah pihak termasuk Bambang DH yang sebelumnya sempat menyampaikan bahwa Adi Sutarwijono adalah sosok yang lebih pantas memimpin DPRD Kota Surabaya.

"Keputusan DPC PDIP Surabaya harus dihormati," respon Bambang DH via pesan singkat ponselnya. Sabtu (9/8)

Hal yang sama juga dikatakan Dyah Katarina (Istri Bambang DH) yang sebentar lagi akan masuk menjadi anggota FPDIP DPRD Surabaya saat dimintai komentarnya.

"Ya nggak papa, dia (Armudji) kan paling senior di dewan jadi lebih banyak pengalaman," jawabnya saat di konfirmasi pada tanggal (9/8) Sabtu.

Kabar ini dibenarkan oleh Adi Sutarwijono saat dimintai tanggapanya oleh media ini yang mengatakan bahwa dirinya menyambut baik terpilihnya nama Armudji yang didaulat menjadi duta FPDIP untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya.

"Benar, pak Armudji yang terpilih dan saya harus mendukung penuh, karena saya ini kader PDIP yang berusaha untuk tunduk dan patuh kepada organisasi partai, jadi tidak mempersoalkan apapun yang menjadi keputusan partai apalagi telah melalui tahapan sebagaimana mestinya yakni rapat musyawarah dan mufakat, dan lagi sudah sejak awal memang saya tidak pernah punya keinginan sedikitpun terhadap jabatan itu, cukup ingin menjadi anggota legeslatif yang baik saja," ucap Adi yang akrab di panggil Cak Awi ini.

Tidak hanya itu, sebagai salah satu orang yang sempat dijagokan menduduki kursi Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono juga berpendapat bahwa dirinya lebih menjaga kondisi dan nama besar partai ketimbang hanya sekedar nafsu terhadap sebuah jabatan.

"Berbuat untuk rakyat itu tidak harus menduduki sebuah jabatan, dan saya lebih baik menjaga kondusifitas organisasi baik intern maupun ekstern, karena jika sebuah jabatan sudah dijadikan sebuah target dalam berorganisasi di kepartaian, maka justru akan menimbulkan masalah baru dan berakibat terhadap perkembangan partai di masa depan," tandasnya. (pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni