Biaya Kunker Anggota Dewan Dipangkas

SURABAYA (Media Bidik) - Anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ternyata tak seberuntunga anggota dewan sebelumnya karena aturan Permendagri no 37 tahun 2014 tentang tata cara penyusunan APBD akan diberlakukan per Januari 2015 yang salah satu poinnya mengurangi anggaran untuk biaya kunjungan kerja (kunker) setiap anggota dewan. Kondisi ini tentu akan memberikan perubahan tersendiri terhadap suasana kinerja anggota dewan karena tidak bisa lagi bisa menikmati sisa anggaran kunker seperti periode sebelumnya.

Kondisi ini tentu akan membuat suasana berubah di lingkungan DPRD Surabaya dan bukan tidak mungkin aka ada upaya untuk membuka celah baru agat bisa kembali menggunanakan dana APBD yang berimbas kepada pemasukan pribadi masing-masing anggota dewan.

Wacana kondisi anggota dewan ini diamini Reni Astuti anggota FPKS yang mengatakan bahwa kedepan tidak bisa lagi menjadik kunker sebagai kegiatan favorit. Namun demikian Reni optimis bahwa dengan situasi dan kondisi yang baru, kinerja anggota dewan periode 2014-2019 bisa lebih baik dari sebelumnya.

"Apapun kebijakan yang digulirkan tentu akan ada nilai positip dan negatifnya, ya kita lihat saja nanti, celah baru apa yang akan diciptakan setelah anggota dewan setelah tidak bisa lagi dengan leluasa menggunakan anggaran APBD untuk kunker seperti sebelumnya," jelasnya.

Disisi lain, Reni berharap agar dengan terciptanya suasana baru dan keterbatasan anggaran untuk kegiatan, dewan yang baru tetap tidak mengurangi peran dalam setiap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat Kota Surabaya.

"Tentu akan ada suasana baru di periode ini, saya berharap akan jauhlebih baik dan efisien karena ketatnnya aturan dan penggunaan anggaran untuk kunker anggota dewan tentu akan mempersempit celah dan kesempatan anggota untuk mendapatkan pemasukan tambahan," terangnya.

Disinggung soal posisinya, Reni mengatakan jika dirinya akan siap ditempatkan di komisi apapun sesuai tugas yang dimandatkan kepadanya.

"Saya masih belum tau akan bertugas di komisi apa, yang pasti saya akan siap ditempatkan dimana saja," ucap politisi perempuan PKS yang selama ini dikenal kritis ini. (Topan)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog