Skip to main content

Anggota Dewan Baru Dipastikan Tidak Dapat Mobil Dinas



SURABAYA (Media Bidik) – Pimpinan maupun anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dipastikan tidak akan mendapatkan fasilitas mobil dinas (mobdin) baru. Ha itu setelah pemerintah kota memastikan tidak ada pengadaan mobil dinas (mobdin) baru.

Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan menuturkan, pemkot memiliki alasan kenapa tidak ada pengadaan mobil dinas baru. Salah satunya, mobdin yang digunakan anggota dewan periode sebelumnya masih tergolong baru, yaitu sekitar tahun 2009.

"Tidak ada kendaraan baru, karena kendaraan yang ada masih bagus. Jadi saya kira masih bisa digunakan," ujar Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan.

Masih menurut Hendro,"Sama seperti yang dipakai di lingkungan pejabat pemerintah kota. untuk jenis yang digunakan anggota dewan dengan demikian, anggota legislatif tidak bisa mengajukan jenis kendaraan seperti yang mereka inginkan,"Pemkot Surabaya pada tahun anggaran 2015 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil baru," tambahnya.

Disinggung soal banyaknya anggota dewan yang mengganti plat mobil dinas dengan warna hitam, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) ini enggan berkomentar. Pasalnya, itu sudah menyangkut sikap dan perilaku dari si pengguna kendaaraan dinas.

"Ketentuannya sudah ada, tinggal aplikasinya seperti apa," kata Hendro yang enggan memberi penjelasn detil mengenai persoalan penggunaan mobdin ini.

Terpisah, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Surabaya, M Afghani Wardhan membenarkan bahwa, tidak ada pengadaan mobil baru untuk dewan. Pihaknya meminta anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan kendaraan dinas, harap segera dikembalikan. Meski masih diberi waktu hingga 24 September mendatang.

"Lebih cepat diserahkan ke sekwan, tentu lebih baik. Sebab, nanti jika ada mobil yang mengalami kerusakan akan kami perbaiki. Sehingga sewaktu diserahkan pada anggota dewan baru, kondisinya sudah bagus," paparnya.

Afghani juga menyinggung keberadaan fasilitas dewan yang lain, yakni laptop. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada pengadaan baru untuk fasilitas ini. Misalnya, laptop ini akan diganti dengan yang lebih modern semisal tablet. Tapi, pengadaan ini tentunya harus berasal dari usulan anggota dewan. "Kalau dewan merasa dengan menggunakan tablet kinerja mereka makin baik ya tidak apa-apa. Untuk anggaran sendiri kami tidak membatasi harus berapa rupiah per unit-nya," pungkasnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni