PGN Menandatangani MoU Kerjasama Dengan HKI Pemenuhan Kebutuhan Energi Kawasan Industri di Indonesia

JAKARTA - Salah satu sektor yang paling strategis dalam penggunaan energi adalah sektor industri manufaktur, dimana sektor ini memiliki kemampuan mendongkrak perekonomian Negara termasuk Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2014 yang lalu bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, para pengelola kawasan industri yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI dengan tema "UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Sebagai Sarana Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Kawasan Industri" dihadiri oleh seluruh pengusaha dari kalangan Kawasan Industri, pengusaha-pengusaha terkait dari seluruh Indonesa serta unsur pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai narasumber Seminar dan Rakernas kali ini antara lain: MS Hidayat (Menteri Perindustrian), Dodi Riyadi (Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi), Sofjan Wanandi (Ketua Apindo), Amir Sambodo dan Iman Sugema sebagai perwakilan dari Tim Ekonomi Cawapres RI. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi rekomendasi HKI bagi pemerintahan mendatang dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus serta dunia usaha yang akan berinvestasi di daerah.

Kegiatan Seminar Nasional dan Rakernas XVI ini sejalan dengan visi dan misi PGN dalam rangka melakukan pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia dimana saat ini pengembangan infrastruktur menjadi kendala bagi beberapa daerah termasuk penyediaan energi.

Dalam kegiatan ini PGN memanfaatkan momentum kegiatan tersebut dengan melakukan penandatanganan MoU kerjasama antara PGN – HKI sebagai bentuk dukungan PGN dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi bagi seluruh kawasan industri di Indonesia, disamping mengenalkan PGN kepada para peserta seminar terkait produk dan layanannya.

Event nasional rutin tahunan ini menunjukkan animo para pelaku usaha yang makin bertumbuh dalam penggunaan energi seiring dengan rencana pengembangan kawasan industri di beberapa pulau di Indonesia. (pgn)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog