Warga Dolly Bentrok Dengan Polisi

SURABAYA - Tidak terima penutupan Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya pada hari ini warga Dolly beserta puluhan PSK yang tergabung dalam FPL (Front Pekerja Lokalisasi) bentrok dengan aparat kepolisian dari Polda Jatim yang sudah siaga dengan tameng dan tongkat, Kericuhan sempat terjadi dalam aksi penolakan penutupan lokalisasi Dolly yang digelar oleh warga, mucikari, PSK (pekerja seks komersial), beserta aktivis LSM. Seorang warga Dolly mengaku dipukuli oleh aparat kepolisian.

"Saya di sana dipukuli sama polisi," teriak salah satu warga yang tergabung dalam FPL (Front Pekerja Lokalisasi) tersebut kepada Kapolsek Sawahan Kompol Manang, Rabu (18/6/2014).

Ricuh tersebut dipicu oleh pergerakan dari 5 truk aparat Dalmas yang hendak masuk dan menerobos penjagaan warga di jalan raya Dukuh Pakis. Sementara itu, warga bersikeras untuk memblokade jalan tersebut.

Mendapat perlawanan warga, aparat terus memaksakan masuk. Sampai akhirnya pertahanan warga pun jebol. Pasukan Sabhara dari Polda Jatim datang dan langsung membentuk blok atau pagar betis. Mereka juga meminta agar FPL membubarkan aksinya.

Tetapi karena warga yang tergabung dalam FPL terus melakukan perlawanan, situasi semakin kacau. Tidak mau terjadi bentrok antara warga dan aparat, Kompol Manang lantas memerintahkan pasukan Sabhara mundur dan kembali ke posisi semula.

"Tenang, pasukan kita suruh mundur dan ini tanggung jawab saya," kata Kompol Manang di hadapan massa. (pan)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog