Skip to main content

Cegah Peredaran Narkoba di Sekolah, BNN Gandeng Pemkot Surabaya


SURABAYA - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya menjadikan momentum hari anti narkotika internasional pada 26 Juni 2014 mendatang sebagai tonggak untuk mewujudkan slogan "Indonesia bebas narkoba 2014". BNN dengan difasilitasi Pemerintah Kota Surabaya akan menggelar senam bersama di Taman Surya pada Sabtu (28/6) pagi. Pesertanya adalah kalangan pelajar dan juga masyarakat umum.  

Selain senam bersama, juga akan ada penandatanganan warga kota Surabaya mendukung Indonesia bebas narkoba di kain panjang. Sebab, saat ini, prosentase pecandu narkoba di Indonesia masih di angka 2,2 persen. "Rencananya ibu walikota akan hadir untuk membuka acara ini," terang Kepala BNN Kota Surabaya, Deborah Jihartin, ketika acara jumpa pers bersama Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser di kantor bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Selasa (24/6).
Dijelaskan Deborah, sasaran kegiatan ini adalah kalangan pelajar. Ini karena tren yang berkembang saat ini, pelajar di Surabaya  baik SMA maupun SMP, perlu mendapatkan perhatian lebih. Tidak hanya dari BNN, tetapi juga dari keluarga dan pihak sekolah.

Deborah mengatakan, selama periode Januari hingga Mei 2014, BNN Kota Surabaya telah melakukan penelitian dengan sample nya adalah 400 siswa-siswi dari 10 sekolah di Surabaya. Dari 10 sekolah tersebut, delapan sekolah merupakan SMA/SMK dan dua sekolah SMP. 
"Dari penelitian yang kami lakukan dengan metode random sampling, diketahui ada 41 pelajar yang kena artinya sekitar 10 persen. Itu cukup rawan dan ini sangat memprihatinkan. Sedih sekali kalau melihat seperti itu," tegas Deborah.

Menurutnya, dalam dunia narkotika berlaku hukum pasar. Dan selama pasarnya bagus, peredarannya akan terus tumbuh. Dalam hal ini, para pelajar yang kecanduan itu termasuk bagian dari pasar. Karena nya, untuk tahun ini, BNN berupaya menekan pergerakan 'pasar' tersebut demi mewujudkan lingkungan bebas narkoba, terutama di lingkungan sekolah. Berbagai upaya sudah dilakukan BNN Kota Surabaya. Diantaranya dengan membentuk kader anti narkoba di sekolahan. Anggotanya adalah siswa-siswi yang bebas narkoba. Merekalah yang bergerak untuk menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba kepada sesama pelajar di sekolah. Termasuk juga untuk mengetahui alur peredaran narkoba di sekolah-sekolah.

"Kami harus melakukan pendekatan kepada mereka (pecandu). Tidak bisa langsung divonis. Tapi kami butuh dukungan. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan Pemkot Surabaya, juga dari rekan-rekan media untuk mencegah pasar tersebut terus berkembang. Kita harus menanggulanginya secara bersama-sama," sambung Deborah.

Ditanya terkait penyebab sehingga para pelajar mudah terjerumus untuk memakai narkoba, perempuan ramah ini mengatakan mayoritas karena pengaruh salah pergaulan. Dia mencontohkan, berdasarkan hasil survei dan fakta di lapangan, bahkan ada anak SD yang menjadi korban karena salah pergaulan dengan teman yang usianya lebih tua yang ternyata pengguna.  "Selain itu juga karena masalah keluarga. Karenanya, para orang tua juga harus ikut berperan aktif menanggulangi masalah ini," sambung dia. 

Selain di sekolah, BNN juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi yang tediri dari petugas Bea Cukai, Angkasa Pura, Kepolisian untuk mengantisipasi peredaran narkoba di bandara dan juga pelabuhan.   "Harapan kami, tren pada 2014 semakin turun (jumlah pengguna) menjadi 2 persen atau 1,9 persen. Bebas narkoba itu artinya pecandu tidak naik dan upaya pencegahan tetap jalan. Sekali lagi kami butuh dukungan dari semua pihak," jelas dia.(pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni